Kekerasan fisik dalam lingkungan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang patut mendapat perhatian lebih.
Sebelumnya, video viral guru tendang murid beredar di internet dan jadi pembahasan hangat warganet Indonesia.
Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem pengawasan di sekolah, tetapi juga menunjukkan lemahnya pemahaman nilai-nilai pendidikan yang berlandaskan kemanusiaan.
Kekerasan yang dilakukan oleh guru maupun sesama siswa kerap luput dari pantauan karena dibungkus dengan dalih “pendisiplinan”.
Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan fisik di SMP terus mencuat di berbagai daerah, mulai dari penamparan, pemukulan, hingga tindakan kekerasan yang menyebabkan trauma psikologis mendalam.
Di satu sisi, sebagian pelaku kekerasan berasal dari tenaga pengajar yang mengklaim bahwa tindakan mereka dilakukan demi mendidik.
Namun, pendekatan keras semacam ini semakin terbukti tidak relevan dengan nilai-nilai pendidikan abad ke-21 yang mengedepankan dialog dan empati.
Banyak pihak mulai mempertanyakan, mengapa kekerasan fisik masih eksis dalam institusi yang seharusnya menjadi tempat pembinaan karakter positif.
Sekolah, sebagai institusi formal, seharusnya menjadi ruang aman bagi anak dalam proses tumbuh kembangnya, baik secara akademik maupun emosional.
Namun ketika kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas dalam pendidikan, kepercayaan terhadap sistem pun ikut tergerus.
Analisis terhadap laporan yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kekerasan fisik di lingkungan sekolah masih menjadi bagian signifikan dari kasus pelanggaran hak anak.
Tidak sedikit siswa yang mengalami tekanan berkepanjangan akibat kekerasan yang dilakukan guru atau teman sekelasnya.
Sayangnya, proses penyelesaian di tingkat sekolah sering kali tidak berjalan transparan, bahkan terkesan menutupi demi menjaga citra lembaga.
Beberapa siswa memilih diam karena takut mendapat sanksi tambahan atau dikucilkan dari lingkungan sekolahnya.
Kondisi ini semakin rumit ketika pihak keluarga siswa pun merasa takut untuk melaporkan karena khawatir anaknya menjadi sasaran berikutnya.
Dalam konteks ini, penting untuk mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan.
Program pelatihan antikekerasan bagi guru dan siswa perlu dilakukan secara rutin dan menyeluruh.
Kurikulum yang mengajarkan resolusi konflik tanpa kekerasan juga harus diperkenalkan sejak dini.
Pemerintah dan instansi pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk mengevaluasi kembali sistem pengawasan internal sekolah.
Sekolah tidak boleh hanya fokus pada pencapaian akademik semata, melainkan juga pada pembangunan ekosistem pendidikan yang sehat dan manusiawi.
Dalam beberapa kasus, terungkap bahwa kekerasan fisik bukan hanya karena faktor individu, tetapi juga karena sistem yang membiarkan praktik-praktik otoriter tetap bertahan.
Ada kecenderungan bahwa guru yang menggunakan kekerasan dianggap tegas, sementara siswa yang patuh karena takut dianggap berprestasi.
Paradigma ini harus segera diubah, karena pendidikan bukan tentang dominasi, tetapi kolaborasi dan saling menghormati.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejauh ini telah mengeluarkan kebijakan antiperundungan dan antikekerasan, namun implementasinya masih belum merata.
Banyak sekolah belum memiliki unit layanan konseling yang memadai untuk menangani kasus-kasus kekerasan.
Beberapa daerah bahkan belum memiliki tenaga pendidik profesional yang memahami pendekatan non-kekerasan dalam pengelolaan kelas.
Reformasi pendidikan bukan hanya tentang digitalisasi, tetapi juga transformasi budaya sekolah menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi semua anak.
Media juga memiliki peran penting dalam mengangkat isu ini secara konsisten agar tidak dianggap hal biasa.
Pemberitaan tentang kekerasan di sekolah harus mengedepankan perlindungan korban dan mendorong transparansi dari institusi terkait.
Kesadaran masyarakat pun harus dibangun agar tidak lagi melihat kekerasan fisik sebagai bentuk “pendidikan tradisional” yang masih layak diterapkan.
Setiap siswa berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dan pendidikan yang membentuk karakter, bukan ketakutan.
Pendidikan semestinya menjadi alat pembebas, bukan alat penindas yang memaksa anak tunduk pada kekerasan sistematis.
Indonesia perlu menciptakan budaya sekolah yang menyuburkan nilai empati, komunikasi, dan saling menghargai, bukan budaya kekerasan yang diwariskan turun-temurun. Dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas kekerasan, kita bukan hanya mencetak lulusan cerdas, tetapi juga generasi masa depan yang berintegritas dan beradab.***
